SYARAT-SYARAT UNTUK BERGABUNG DI "FRONT ANTI KORUPSI SELURUH INDONESIA" ADALAH:

Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin menjadi anggota dan juga yang bersedia menjadi pengurus, harap mengisi formulis (SALIN KEDALAM MS WORD) dan kirimkan ke alamat email saya di: indonesiamujahid@yahoo.co.id dan atau bepekari@yahoo.com

SYARAT-SYARAT UNTUK BERGABUNG DI "FRONT ANTI KORUPSI SELURUH INDONESIA" ADALAH:
1. BERAGAMA ISLAM (MUSLIM/MUSLIMAH);
2. BERPEGUNG TEGUH KEPADA AL-QUR'AN DAN AL-HADITS;
3. BERSEDIA DISUMPAH DAN BERJANJI (UNTUK PENGURUS);
4. MENDAHULUKAN PRINSIP MUSYAWARAH BIL HIKMAH WAL MAUIDZOTIL HASANAH;
5. MENJAGA UKHUWAH DAN KEBERSAMAAN;
6. MENJAUHI PERSELISIHAN DAN PERPECAHAN;
7. BERTAWAKAL KEPADA ALLAH

UNTUK FORMULIR ISIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. NAMA JELAS;
2. JENIS KELAMIN;
3. AGAMA;
4. PENDIDIKAN;
5. ORGANISASI SEBELUM INI;
6. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR;
7. MAKSUD DAN TUJUAN BERGABUNG (JELASKAN):

UNTUK SUMPAH/JANJI PENGURUS ADALAH:
"DEMI ALLAH YANG MENYAKSIKAN SUMPAH SAYA INI, SAYA BERSEDIA MENJADI PENGURUS PADA ORGANISASI FRONT ANTI KORUPSI SELURUH INDONESIA AKAN MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AL-HADITS, SERTA MENJUNJUNG TINGGI TUGAS YANG DIAMANAHKAN KEPADA SAYA DENGAN MEMERHATIKAN PRINSIP MUSYAWARAH BIL HIKMAH WAL MAUIDZOTIL HASANAH. APABILA SAYA MELANGGAR SUMPAH/JANJI INI, SAYA BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN SAYA"

Galery Foto

PEJABAT INI MEMBELA AUDITOR YANG SALAH ATAS PEKERJAAN PENGERUKAN PELABUHAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Pimpinan Perwakilan

Maman Abdulrachman, S.E., M.M Bapak Maman Abdulrachman atau yang biasa di panggil Pak Maman, lahir di Garut pada tanggal 19 Maret 1959, memiliki seorang istri yang bernama Oti Septriani dan empat orang anak yaitu Nendah Awalia, Fauziah Puspadirana, Amala Kusumaputri, dan Muhamad Azharaja.

Pendidikan Formal

1. Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Jakarta tahun 1987

2. Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Satyagama di Jakarta tahun 1999

Pendidikan Non Formal

 1. Ketua Tim Senior

 2. P4 Type B tahun 1982

 3. Bahasa Inggris LEMSA HANKAM tahun 1990

 4. Kursus Manajemen Proyek tahun 1990

 5. Pemeriksa Muda tahun 1993

 6. SEPALA tahun 1994

 7. SPAMA tahun 1998

 8. Pengetahuan Corporate & Bussines Law tahun 2003

 9. Diklat Pengendali Teknis Yunior tahun 2006

10. Delivery Training (DT) Curriculum Based Competences Manajemen Perubahan tahun 2010

 Riwayat Jabatan

 1. Administrasi umum pada Biro Keuangan, tahun 1980

 2. Auditor Ahli Muda, tahun 1997

 3. Kepala Bagian pada Bagian Pembukuan dan Verifikasi, tahun 2004

 4. Kepala Sekretariat pada Perwakilan BPK RI di Jakarta, 24 Juli 2007

 5. Kepala Sub Auditorat DKI Jakarta I pada Perwakilan BPK RI di Jakarta, 24 Juli 2007

 6. Kepala Bagian pada Bagian Rumah Tangga, 17 Maret 2007

 7. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2010

 8. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, tahun 2012

DANA PENYELENGGARAAN PILKADA SELURUH INDONESIA SEJAK TAHUN 2008 TIDAK LAGI DIPERIKSA

Oleh : Imam Supriadi

Sebelum penulis uraikan persoalannya, ada baiknya anda memahami kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke IV.

Visi dan Misi BPK RI

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Dasar Hukum BPK RI

Lemahnya Analisa Auditor Menyebabkan Negara Dirugikan Ratusan Milyar Rupiah....

oleh : IMAM SUPRIADI (http://laskarantikorupsipejuang45.blogspot.com)

Tulisan ini saya sajikan sebagai bahan kajian dan juga renungan, agar semua lapisan masyarakat mencermati makna dari "perbuatan melawan hukum" yang menyebabkan KERUGIAN NEGARA/DAERAH....

Tugas ini saya peroleh ketika saya belum lama dipindahtugaskan dari Kantor Perwakilan Propinsi Lampung ke Kantor Pusat Jakarta. Semoga bermanfaat..

PEMERINTAHAN ALEXNURDIN YANG GAGAL DI KABUPATEN MUSI BANYU ASIN (MUBA) PADA TAHUN 2005

     

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Depok Jaya, 3 Agustus 2013 (laskarantikorupsipejuang45.blogspot.com) Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

AMBURADULNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Depok Jaya, 26 Juli 2013 (laskarantikorupsipejuang45.blogspot.com) Amburadulnya pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tidak transparanya pemeriksaan BPK. Semakin banyak penyiimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat pengelola atau penanggung jawab keuangan daerah, seperti gubernur,bupati dan walikota, termasuk aparat dibawahnya hingga pegawai negeri sipil yang dipercaya sebagai bendaharawan tidak mampu menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Ini contoh pengelolaan daerah dari kabupaten merangin yang pernah saya periksa.

Eggy Sudjana Sarankan Habib Rizieq Laporkan Ruhut ke Polisi

Jakarta – FPI: Advokat senior dan aktivis Eggy Sudjana menyarankan kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab untuk melaporkan balik Ruhut Sitompul ke polisi. Ini terkait ucapan politisi Partai Demokrat itu yang meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mencari-cari celah supaya Habib Rizieq bisa ditangkap.

"Secara hukum, kategori menghina Presiden sudah dicabut pasalnya oleh saya di Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 134 dan 136 bis KUHP. Jadi tidak ada hukum yang mengaturnya lagi tentang hal penghinaan pada Presiden," jelas Eggy Sudjana kepada Suara Islam Online, Kamis (25/7/2013).

Eggy, yang kini sedang mengikuti proses Pilgub Jawa Timur menyebut Ruhut sebagai orang yang tidak memahami hukum. "Ruhut tidak paham hukum tersebut yang mengatakan Habib Rizieq harus ditangkap," lanjutnya.

Wisnu Wardhana Jabat Ketua DPD Laki Pejuang 45

Wisnu Wardana (WW), (Foto: Ist) JAKARTA, Berita HUKUM - Wisnu Wardhana (WW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti - Korupsi (DPD Laki) Pejuang 45 Jawa Timur (Jatim). Pelantikan dipimpin langsung oleh Muksin Al Atos, Presiden DPP Laki Pejuang 45, bersama dengan Habib Muhammad Rizieq Shibab yaitu Ketua Dewan Pembina Laki Pejuang 45 yang juga sebagai ketua Front Pembela Islam (FPI), beberapa waktu lalu.

Foto Ketua KPK Abraham Samad Beredar di Catut Oknum LSM di Kaltim

Tampak Ketua KPK Abraham Samad Dengan Oknum LSM DPD Laki Kaltim(Foto: Ist) JAKARTA, Berita HUKUM - Menangapi munculnya foto -foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dengak oknum LSM DPD Laki di Kalimantan Timur, yang di catut untuk mencetak kartu anggota dan program LSM tersebut dalam pemberantasan korupsi, seolah - olah LSM tersebut memiliki kerja sama dengan KPK, foto ini telah diperlihatkan langsung kepada Abraham, dan Abraham Samad langsung terkejut serta membantahnya.

LAKI P 45 Berani Gugat ICW

Suasana Konferensi pers di kantor DPP LAKI P 45.(Foto: BeritaHUKUM.com/ink) JAKARTA, Berita HUKUM - “Koruptor... habisin" koruptor... binasakan" koruptor, tempat koruptor yang baik dimana ? ragunan!!". Itulah yel-yel Laskar Anti Korupsi Perjuangan 45 (LAKI P 45) yang merupakan sebuah Lembaga swadaya masyarakat yang kini mendapat kepercayaan masyarakat dan KPK, saat mengadakan konferensi pers, Rabu (17/7), dimana transparansi program kerja mereka akan menindaklanjuti hal-hal berikut :

BPK Berikan Opini WTP DPP kepada KKP dan Opini WDP kepada Kementerian Pertanian

Kamis 11 Juli 2013, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), sedangkan Kementerian Pertanian memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK RI Serahkan LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM dan LH Tahun 2012

15 Juli 2013

Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2012 pada Jumat, 12 Juli 2013, di Kantor kementerian ESDM, Jakarta.

Penyerahan LHP dilakukan oleh  Anggota BPK RI,Ali Masykur Musa kepada Menteri ESDM, Jero Wacik, disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI, Saiful Anwar Nasution, dan para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.

Atas laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun 2012, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini tersebut BPK RI menilai laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun 2012 telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK RI juga menemukan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kementerian ESDM, antara lain rekonsiliasi data SAU dan SAI belum dapat diandalkan sehingga hasilnya kurang valid, SPI atas pengelolaan PNBP lainnya berupa PNBP penjualan data migas oleh Pusdatin belum memadai.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI juga melaporkan Ketidakpatuhan entitas terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain pemanfaatan gedung Setjen Kementerian ESDM di Cikini belum sesuai ketentuan, pemutusan kontrak atas pekerjaan  pembangunan PLTU di wilayah NTT tidak sesuai ketentuan, serta ketidakpatuhan pada pelaksanaan beberapa paket pekerjaan di Setjen, Ditjen Migas, serta Ditjen EBTKE, dan PSG.

Dalam sambutannya, Anggota BPK RI mengatakan opini WTP yang diraih Kementerian ESDM merupakan prestasi tertinggi dan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya. “Opini WTP bukanlah tujuan akhir atas pencapaian prestasi Kementerian ESDM, tetapi prestasi selanjutnya adalah peningkatan mutu dan kepercayaan para stakeholder dalam pemenuhan harapannya,” ungkap Anggota BPK RI.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat memicu seluruh pegawai di Kementerian ESDM untuk dapat memberikan yang terbaik, tidak hanya pada unit kerja tetapi bagi Kementerian secara utuh, tambahnya.

Pada hari yang sama, Anggota BPK RI juga memberikan LHP atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) kepada Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya. BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012.

BPK RI juga menemukan kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa kelemahan SPI tersebut antara lain, SPI atas pengelolaan keuangan belum memadai, penatausahaan dan pelaporan kas lainnya dan setara kas pada Deputi III kurang memadai, dan SPI persediaan tidak memadai.

Sedangkan untuk ketidakpatuhan entitas terhadap Peraturan Perundangan, BPK RI menemukan kelemahan antara lain PNBP pada satker Deputi Bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas (Deputi VII) terlambat disetor ke kas negara, realisasi belanja tidak didukung dokumen input yang valid, serta prosedur serah terima barang persediaan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat belum sesuai ketentuan.

“Dengan keberhasilan meraih opini  WTP DPP merupakan momentum dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik dan perbaikan sistem di Kementerian Lingkungan Hidup agar eksistensi Kementerian Lingkungan Hidup dapat diketahui dan diakui oleh seluruh stakeholder”, tegas Menteri Lingkungan Hidup dalam  sambutannya.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI dengan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud serta melakukan penataan sistem internal dan peningkatan pembinaan internal di Kementerian Lingkungan Hidup.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TIDAK TERCATAT DALAM KAS DAERAH SEBESAR Rp664.210.260,00

Depok Jaya, 8 Juli 2013 (laskarantikorupsipejuang45.blogspot.com)

KONDISI

Berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Nomor 02/BA/ASSET/V/2005, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2005 Pemerintah Kabupaten Belitung  telah menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Kabupaten Belitung yang terdiri dari PDAM Cabang Manggar, PDAM Cabang Kelapa Kampit dan PDAM Cabang Gantung.

Vatikan terlibat skandal pencucian uang

ITALIA (Arrahmah.com) – Direktur dan wakil direktur bank Vatikan telah mengundurkan diri dari jabatan mereka setelah seorang pendeta senior Italia dipenjara atas tuduhan korupsi dan penipuan, lansir IBT pada Selasa (2/7/2013).

Direktur Paolo Cipriani dan wakil direktur Massimo Tulli memutuskan untuk mengundurkan diri “demi kepentingan terbaik lembaga dan Tahta Suci,” klaim Vatikan.

PERNYATAAN SIKAP Laskar Mengutuk Keras “Tangan Besi” Oknum Kepolisian

Foto korban (Arman.G Anggota DPD LAKI-Pejuang 45 tingkat Desa Buleleng,Kec.Bungku Pesisir,Morowali,SUL-TENG) pengroyokan yang di lakukan 2 oknum polisi Polsek Bungku Selatan, Kamis(27/6/2013)  

PERNYATAAN SIKAP

Laskar Mengutuk Keras “Tangan Besi” Oknum Kepolisian

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kembali terjadi, malam Jumat (27/6) pukul:10:00 wita yang di lakukan oleh oknum kepolisian Polsek Bungku Selatan di desa Buleleng. Pengroyokan terhadap aggota Dewan Pimpinan Desa Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Desa Buleleng (Arman.G) yang di lakukan 2(dua) anggota polisi yang di paggil akrab Yatno dan Rauf, mendapat kutukan keras dari  Laskar-laskar LAKI-Pejuang 45 di NKRI. “Poso, pecah permusuhan akibat salah tangkap dan tangan besi,” Buol –Toli-Toli masyarakat marah karena tidak ada lagi keadilan.

BPK RI Temukan Permasalahan pada PPh Migas dan Bantuan Sosial

Badan Pemeriksa Keuangan RI masih menemukan permasalahan yang berulang atau permasalahan yang sama seperti tahun sebelumnya dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, antara lain pada penerimaan PPh Migas dan belanja Bantuan Sosial. BPK mengharapkan peran DPD RI untuk membantu pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Kami berharap DPD RI dapat membantu tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP oleh pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama atau temuan berulang pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah,” ungkap Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dalam acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 kepada DPD RI, di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, 13 Juni 2013.

Terkait PPh Migas, BPK masih menemukan permasalahan berulang pada penerimaan PPh Migas selama tiga tahun terakhir. Sampai saat ini, pemerintah belum melaksanakan amandemen Production Sharing Contact (PSC) terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty dalam perhitungan PPh Migas yang dibayarkan kepada Negara. “BPK mengharapkan segera dilakukan amandemen PSC untuk mencegah berkurangnya penerimaan Negara dari PPh Migas, yang tahun 2012 minimal sebesar Rp1,30 triliun,” jelas Hadi Poernomo.

Sedangkan terkait belanja Bantuan Sosial, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31,66 triliun. Berdasar pada permasalahan yang ada dan sesuai dengan hakikat belanja bantuan sosial untuk membantu masyarakat agar tidak timbul masalah sosial, Ketua BPK berpendapat agar pemerintah perlu menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai ketentuan.

“Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada pelanggaran penggunaan Bantuan Sosial, membuat aturan lebih tegas tentang kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban serta perlakuan sisa dana bantuan sosial pada akhir tahun,” tambah Ketua BPK.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menyatakan bahwa LKPP tahun 2012 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sama seperti opini yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2011. LHP atas LKPP tahun 2012 tersebut diserahkan kepada Ketua DPD RI, Irman Gusman dan disaksikan para anggota DPD RI, Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, para Anggota BPK RI dan pejabat di lingkungan BPK RI.

Ketua BPK juga menyampaikan apresiasi atas perbaikan signifikan yang telah dilakukan pemerintah. Pemerintah telah melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian, dan pencatatan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Kerja keras pemerintah juga terlihat dari opini pada kementerian Negara/lembaga yang mengalami peningkatan. Dari 67 kementerian/lembaga pada 2011 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP)  menjadi 69 kementerian/lembaga pada 2012.

SKK Migas Melanggar UU Keuangan Negara dan UU Konstitusi

Polemik antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan lembaga Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) terkait penggunaan anggaran lewat APBN atau tidak, kian memanas. BPK mencatat telah terjadi kesalahan dalam pendanaan SKK Migas sebesar Rp1,6 triliun lantaran memotong langsung dari pendapatan hulu migas tanpa melalui mekanisme APBN.

Sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan anggaran operasional dari lembaga yang dipimpinnya. “Anggaran operasional SKK Migas sebesar Rp 1,6 triliun mau lewat APBN ataupun lewat mana silakan saja. Karena yang membuat aturan tersebut kan Kementerian Keuangan. Jadinya buat kami itu terserah saja yang penting berupa uang bukan kertas atau pun daun,” tukas Rudi di Jakarta, Rabu (12/6).

Namun, Rudi mengakui bahwa kecurigaan BPK terhadap SKK Migas mengenai anggaran patut diapresiasi. Pasalnya, tugas BPK harus curiga karena kalau tidak curiga maka itu yang bermasalah. Menurut dia, anggaran yang telahdigunakan oleh SKK Migas merupakan turunan aturan dari BP Migas yang dibiayai dari pendapatan migas sebesar 2%. “Namun, saat ini SKK Migas hanya menggunakan 0,4-0,6% dari pendapatan sektor migas. Kalau disebut pemborosan, mana yang boros. Disuruh menggunakan 1%, tapi kami menggunakan hanya 0,4-0,6%,” tandas dia.

Menanggapi polemik tersebut, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, sejak awal keberadaan SKK Migas tidak ada bedanya dengan BP Migas sehingga apa pun yang dilakukan SKK Migas pastinya telah melanggar UU Konstitusi. “Ada 17 pasal yang dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai BP Migas termasuk mengenai anggaran. Jadi, anggaran yang diterima SKK Migas dari pendapatan hulu migas adalah melanggar UU, baik UU Keuangan Negara maupun UU Konstitusi” tegas Kurtubi kepada Neraca, Rabu.

Bahkan, Kurtubi menilai bahwa kinerja SKK Migas tidak begitu berarti dalam perkembangan industri migas. Hal tersebut dapat dilihat dari lifting yang selalu tidak mencapai target dan cost recovery yang naik. “SKK Migas tidak berhasil memaksa KKKS untuk memproduksi migas melebihi dari target lifting. Artinya tidak ada gunanya keberadaan SKK Migas,” kata dia.

Kurtubi menduga telah terjadi kebohongan publik terkait dengan sosialiasasi UU migas yang dilakukan BP Migas sebelum menjadi SKK Migas. “Pada November 2012, dicurigai memasang iklan yang berisi kebohongan publik terkait dengan UU Migas. Padahal UU tersebut telah dicabut oleh MK,” ungkap Kurtubi.

Untuk itu, Kurtubi meminta kepada BPK untuk mengaudit keuangan dari SKK Migas. “SKK Migas itu tidak punya komisaris hingga pertanggungjawaban keuangannya tidak jelas. Artinya, peran BPK harus mengaudit keuangan dari SKK Migas agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan negara,” tegas dia.

Hal senada dipaparkan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Menurut dia, apa yang disampaikan Ketua BPK itu merupakan hal yang benar di dalam mata hukum tata negara. Seharusnya anggaran SKK Migas berasal dari APBN, dimana APBN mengatur tentang anggaran kementerian atau kelembagaan. “SKK Migas sebagai instansi pemerintah harus menuruti aturan hukum yang berlaku di negara ini. Semua lembaga pemerintah dibiayai oleh APBN,” kata dia kepada Neraca, Rabu.

Margarito menuturkan, anggaran yang terjadi di SKK Migas memang menyalahi UU Keuangan Negara Pasal 3 ayat 5. Pembiayaan maupun pendanaan lembaga pemerintah harus melalui mekanisme yang diatur negara dan aturan pengganggaran ini terdapat di APBN. “Penggunaan langsung pendapatan negara untuk membiayai kegiatan atau lembaga pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN, bertentangan dengan UU Keuangan Negara pasal 3 ayat 5,” tandasnya.

Menurut Margarito, berdasarkan hukum tata negara, tidak boleh ada satu pun lembaga pemerintah yang membiayai anggaran sendiri, melainkan harus melalui mekanisme APBN. Semua anggaran kementerian atau lembaga pemerintah diatur dalam APBN hingga bisa dikelola dengan baik.

“SKK Migas itu merupakan lembaga pemerintah hingga sudah semestinya anggaran yang digunakan melalui mekanisme APBN, namun akan berbeda apabila SKK Migas lembaga non pemerintah. Tapi, SKK Migas merupakan lembaga pemerintah dan harus menuruti aturan mekanisme APBN,” ungkap Margarito.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam membenarkan BPK kalau pendapatan non pajak harus melalui skema APBN, bukan malah dikelola SKK Migas seperti beberapa tahun silam. Pasalnya, kata Arif, tindakan SKK Migas itu jelas telah melanggar UU Keuangan Negara yang mennyatakan semua pendapatan negara yang dikelola sebuah instansi atau badan harus melalui mekanisme APBN.

Selain itu, lanjut dia, pendapatan non pajak seperti itu seringkali diselewengkan untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi seperti saat ini ketika menjelang pemilu, ia menghawatirkan kalau tidak melalui skema APBN pendapatan non pajak itu akan digunakan untuk kepentingan politik.

Dia juga sangat menyayangkan mengapa pemerintah terkesan membiarkan hal itu terjadi, karena sejak awal harusnya pemerintahan tegas menyatakan pendapatan itu harus dikelola negara melalui APBN. “Dan itu jadi tanggungjawab Menteri Keuangan, apakah berkomitmen dan berani untuk tidak lagi membiarkan hal itu,” kata Arif.

BPK : PEMBIAYAAN SKK MIGAS TAK MELALUI APBN

Pembiayaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini menjadi Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas), tak pernah menggunakan mekanisme APBN sejak 2002 hingga 2012. “Jika tak melalui APBN, berarti melangkahi parlemen,” kata anggota BPK, Hasan Bisri, seusai pemaparan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 di Gedung Parlemen kemarin.

Akibat dari pola pembiayaan yang tak menggunakan mekanisme APBN, kata Hasan, terdapat permasalahan dalam pemungutan pajak di SKK Migas. “Hak negara yang tidak terpungut dari pajak SKK Migas pada 2010 sebesar Rp 4 triliun, pada 2011 sebesar Rp 3,05 triliun, dan pada 2012 sebesar Rp 1,3 triliun.”

Hasan menilai, karena SKK Migas adalah lembaga negara, postur penerimaan dan belanjanya harus masuk APBN dulu. Jika semua instansi yang memperoleh pendapatan meminta sejumlah biaya operasional, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak akan meminta porsi paling besar. “Terus, dari mana DPR, BPK, dan kementerian lainnya dapat anggaran?” kata Hasan mempertanyakan. Dia menambahkan, mekanisme pembiayaan langsung tanpa mekanisme APBN bukanlah cara bernegara yang baik.

BPK juga berharap pemerintah segera melaksanakan amendemen production sharing contract (PSC) terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menggunakan Tax Treaty dalam penghitungan pajak penghasilan migas yang dibayarkan kepada negara. Jika hal tersebut dilakukan, BPK yakin langkah ini akan mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, selama ini pemerintah membiayai BP Migas dari penggunaan langsung penerimaan migas tanpa melalui mekanisme APBN. Tahun lalu, total penerimaan negara dari sektor hulu migas yang digunakan langsung SKK Migas tanpa melalui mekanisme APBN sebesar USS 34,93 miliar.

Menurut Hadi, penggunaan langsung pendapatan negara untuk membiayai kegiatan atau lembaga pemerintah tanpa mekanisme APBN bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. “Khususnya Pasal 3 ayat 5.”

BPK, kata dia, berharap segera dilakukan amendemen PSC untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas. Badan Pemeriksa juga mengusulkan agar pemerintah segera mengajukan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas.

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, menyatakan mekanisme pembiayaan SKK Migas meneruskan prosedur yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan mendapatkan retensi setara dengan 2 persen dari penerimaan migas untuk biaya pengelolaan. “Sejak BP Migas lahir di tahun 2001, retensi diturunkan menjadi satu persen saja,” ujarnya.

Kendati demikian, selama BP Migas bekerja, bahkan retensi dari penerimaan migas tidak sepenuhnya.”Yang terpakai seringnya hanya 0,6 sampai 0,8 persen,” kata Rudi.

Dia mengatakan, SKK Migas telah mengajukan dana kepada Kementerian Keuangan agar penganggarannya dibuat seperti kementerian dan lembaga lainnya. Adapun untuk tahun ini, hal itu belum bisa, dilakukan karena penganggaran sudah berjalan. Pembiayaan dari dalam dan luar APBN dinilai bukan masalah. “Selama semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan yang keluar uang, bukan kertas,” kata Rudi.

Koran Tempo

Benarkah PKS Berada Diujung Senja Perjalanannya?

Jakarta (voa-islam.com) Bagaimana seandainya Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta, kemudian nasibnya  menyusul mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishak? Berbagai kemungkinan tentang keterlibatan Hilmi dan Anis Matta, perlahan terkuak.

Jika benar-benar terkuak keterlibatan Hilmi dan Anis Matta terkait dengan dugaan korupsi terhadap Luthfi Hasan Ishak yang sekarang sedang dibuktikan oleh Pengadilan Tipikor, maka nasib PKS benar-benar berada di ujung senja. Tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan nasib PKS, menghadapi bencana politik yang bakal dihadapinya.

Dalam sidang pertama bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak yang berisi pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsis (Tipikor), Senin, 24/6/2013, telah memuncul dua nama tokoh penting dalam lapisan kepemimpan PKS yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta. Maka, jika pengadilan Tipiko berhasil membuktikan dengan bukti materiil, maka akan gulung tikar PKS.

Sidang perdana terhadap terdakwa kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq salah satunya mengungkapkan tentang tudingan dari Jaksa Peenuntut Umum (JPU) tentang aliran dana terkait kepada Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta. Bacaan dakwaan ini sejatinya tidak ada mmateri baru, karena hal serupa pernah mencuat ke publik.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Avni Carolina menyebutkan sekitar tahun 2007 Luthfi Hasan Ishaaq membelikan satu unit mobil Nissan Frontier Navara seharga Rp 350 jutta kepada Hilmi Aminuddin. "Pada sekitar tahun 2007 terdakwa membayarkan atau membelanjakan sejumlah Rp 350 juta kepada Hilmi Aminuddin atas pemberlian satu unit Mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI," ujar JPU KPK Avni Carolina, dalam sidang perdana Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor.
Tidak sekadar itu, JPU KPK juga mengungkapkan dalam kurun waktu 29 Maret 2007-8 Desember 2008, Luthfi juga sengaja membelanjakan sejumlah uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Hilmi atas pemberlian 1 unit bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jalan Loji Timur Nomo 24 Rt 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Cianjur Jawa Barat.
Tidak hanya itu, JPU KPK juga menyebut Presiden PKS Anis Matta menerima aliran dana sebesar Rp1,9 miliar dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Sekjen DPP PKS. Uang tersebut, menurut JPU KPK, diberikan Ahmad Fathanah atas perintah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melalui Yuddy Setiawan. "Uang itu diberikan ke Anis Matta terkait kuota impor benih kopi,” sebut Jaksa.
Selain itu, nama Yuddy Setiawan ini menyeruak dalam kasus yang sekarang dialami oleh elit PKS ini. Yudy merupakan tersangka kasus pembobol Bank Jabar Banten (BJB). Dari pernyataan Yudi juga terungkap ihwal PKS menargetkan perolehan uang sebesar Rp2 triliun untuk kepentingan Pemilu 2014 mendatang.
Hal tersebut juga disebutkan Jaksa Rini Triningsih ihwal Rp2 triliun atas kesaksian Yudi Setiawan. "Dalam pertemuan itu, Yudi Setiawan memaparkan prediksi pemenuhan kebutuhan uang dari tiga kementerian. Yakni Kementerian Pertanian Rp1 triliun, Kementerian Sosial Rp500 miliar, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp500 miliar," kata Jaksa Rini Triningsih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, mengaku saat ini pihaknya belum mengusut keterlibatan Anis Matta dalam kasus itu. Johan berdalih, masih akan menunggu fakta persidangan dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

"Tunggu dulu proses persidangan, kita lihat dulu persidangan (Luthfi dan Fathanah)," ujar Johan di KPK, Selasa (25/6/2013).

Menurut Johan, terungkapnya keterlibatan Anis Matta dalam kasus proyek pengadaan kopi, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka yang diperiksa di tingkat penyidikan kemarin. Jika nanti dalam fakta persidangan muncul bukti lainnya, maka pihaknya bisa saja membuka penyelidikan baru.

Tentunya, bukti-bukti dari fakta persidangan akan divalidasi dulu, apakah cukup mendukung untuk menjerat Presiden PKS dalam kasus baru. Sebab, menjerat seorang tersangka itu harus memiliki dua alat bukti yang cukup.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengatakan duit Rp1,9 m itu diberikan Fathanah ke Anis atas perintah Luthfi. "Uang itu diberikan ke Anis Matta terkait kuota impor benih kopi," kata JPU Avni Carolina saat membacakan berkas dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6).

Uang sebesar Rp1,9 miliar itu diserahkan ke Anis Matta melalui Yudi Setiawan. Jaksa Avni menyatakan, Anis Matta mendapat uang itu karena jabatannya selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretaris Jenderal PKS.

Menurut Jaksa Avni, Fathanah menerima berkas proyek pengadaan benih kopi itu dari nis Matta. Fathanah lantas meminta Luthfi memeriksa informasi ke Kementan.
Adakah nanti bila terbukti Hilmi dan Anis Matta terlibat dalam dugaan korupsi akan mengakibatkan senja kala bagi PKS. Sebuah gerakan dakwah dan bermetamorphose menjadi gerakan politik, belum genap satu dekade harus terhempas. Memang, kalau melihat gaya hidup elite PKS yang bergelimang harta, maka patut PKS itu gulung tikar. af/hh/ilh.

Rizal Ramli: “Aburizal Bakri Jangan Begitu Dong, Masalah Pribadi Jangan Negara yang Disuruh Bayar”

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli menengarai adanya kongkalikong antara Pemerintah dengan Bakrie Grup dalam penanganan luapan lumpur Lapindo.

Republik Indonesia Dalam Ancaman Revolusi

Jakarta,14 Juni 2013 (Suara Jihad Islam.blogspot.com) - Wawancara Jenderal (Purn) Saurip Kadi atas keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menunda persidangan, dengan alasan materi gugatan belum lengkap dan harus diperbaiki terhitung sejak diputuskan hingga 14 hari kedepan. Jenderal (Purn) Saurip Kadi sangat menyayangkan sikap Hakim Konstitusi yang tidak jeli membaca materi tuntutan yang sesungguhnya sudah sangat lengkap. Lebih jauh lagi beliau menegaskan, seandainya tuntutan atas 4 UU tersebut dikabulkan, maka NEGERI INI (INDONESIA) tidak akan TERJADI REVOLUSI BERDARAH-DARAH. Namun seandainya ditolak, maka akan dipastikan NEGERI INI (INDONESIA) akan terjadi REVOLUSI BERDARAH-DARAH. Kita tunggu saja hasilnya kedepan....

Kehadiran Jenderal (Purnawirawan) ke Gedung Mahkamah Konstitusi didukung oleh Organisasi Kemasyarakatan PEKAT (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu), GEMA AKSI (Gerakan Masyarakan Anti Korupsi, FPI (Front Pembela Islam) dan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 adalah untuk mengajukan gugatan atas 4 Undang-Undang (PILEG,PLIPRES, SUSDUK dan PARTAI POLITIK).

Sidang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 pada pukul 13.30 WIB. Beliau sangat kecewa atas sikap salah salah satu Hakim Konstitusi yang tidak secara lengkap membaca materi tuntutan atau gugatan, sehingga  harus kembali mengajukan tuntutan atau gugatan dengan tenggat waktu 14 hari terhitung sejak dibacakannya. Sidang akan kembali digelar sekitar tanggal 25 Juni 2013. 

Kehadiran Jenderal (Purnawirawan) ke Gedung Mahkamah Konstitusi didukung oleh Organisasi Kemasyarakatan PEKAT (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu), GEMA AKSI (Gerakan Masyarakan Anti Korupsi, FPI (Front Pembela Islam) dan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 adalah untuk mengajukan gugatan atas 4 Undang-Undang (PILEG,PLIPRES, SUSDUK dan PARTAI POLITIK).

Sidang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 pada pukul 13.30 WIB. Beliau sangat kecewa atas sikap salah salah satu Hakim Konstitusi yang tidak secara lengkap membaca materi tuntutan atau gugatan, sehingga  harus kembali mengajukan tuntutan atau gugatan dengan tenggat waktu 14 hari terhitung sejak dibacakannya. Sidang akan kembali digelar sekitar tanggal 25 Juni 2013.