MENUNTUT KEPADA SEMUA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH UNTUK TRANSPARANSI DALAM HAL”
1. LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN BERUPA NERACA KEUANGAN APAKAH SURPLUS ATAU DEFISIT;
2. LAPORAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN SEPERTI PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN DLL;
3. HARGA JUAL MIGAS PER BAREL TERKAIT DENGAN ONGKOS-ONGKOS PRODUKSI DAN MENOLAK DENGAN KERAS KENAIKAN HARGA BBM;
4. MENOLAK PENJUALAN ASET NEGARA/DAERAH YANG SUDAH BANYAK TERJUAL SEPERTI PULAU-PULAU, TANAH DAN ASET NEGARA/DAERAH LAINNYA. INFROMASI TERAKHIR ADALAH DIJUALNYA PULAU (???) DI KABUPATEN PESAWARAN PROPINSI LAMPUNG. KAMI MENUNTUT UNTUK DIAMBIL ALIH KEMBALI SERTA MENYERET OKNUM-OKNUM YANG TERLIBAT;
5. RENEGOISASI ULANG ATAS KONTRAK KARYA FREEPORT DENGAN RINCIAN 70% UNTUK REPUBLIK INDONESIA DAN 30% UNTUK PEMODAL ASING, SERTA UNTUK MENUNTUT TANSPARANSI PRODUKSI PT. FREEPORT SERTA BAGI HASILNYA BAGI NEGARA INDONESIA;
6. MENARIK KEMBALI HAK PENGUASAAN HUTAN ATAU HPH, PENYEBAB BANJIR DAN LAHAN KRITIS DI SELURUH DAERAH, UNTUK DIKUASAI OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM AMANDEMEN;
7. MENOLAK PENJUALAN LAHAN PERTANIAN UNTUK DIJADIKAN LAHAN PEMUKIMAN, APARTEMEN DAN INDUSTRI. MENUNTUT KEPADA SEMUA PEMERINTAH DAERAH AGAR PRO AKTIF MELAKUKAN PENGAWASAN DENGAN CARA MENDATA SEMUA LAHAN PERTANIAN YANG MASIH PRODUKTIF;
8. MENGHENTIKAN OUTSOURCHING BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DAN SEGERA MENDEPORTASI TENAGA ASING YANG BANYAK TERSEBAR DI SEMUA PERUSAHAAN MULTI NASIONAL ATAU ASING DAN SEGERA MENGGANTIKANNYA DENGAN TENAGA AHLI DARI NEGERI SENDIRI;
9. MENOLAK REDOMINASI ATAS MATA UANG RUPIAH;
10. KHUSUS KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KAMI MENUNTUT TRANSPARANSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UNTUK SEMUA JENIS PEMERIKSAANNYA DENGAN CARA MEMUATNYA DI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK;
11. MENUNTUT TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN PENERIMAAN PEGAWAI BARU;
12. MENUNTUT TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (LELANG TERBUKA MAUPUN TERBATAS).
13. LAPORAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA, PILEG DAN PILPRES
14. LAPORAN KEUANGAN DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK.
DEMIKIAN YANG KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, AGAR KEDEPANNYA TIDAK ADA LAGI KECURANGAN, PENYELEWENGAN DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH.
HORMAT KAMI,
IMAM SUPRIADI EKA JAYA
KETUA UMUM
EKAJAYA
SEKRETARIS UMUM
DEWAN PEMBINA:
DADANG IRAWAN, MA. PhD
Senin, 21 Juli 2014, Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI kembali bertemu dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia dalam tajuk Pertemuan Teknis ke-12 pada 16 – 18 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat,. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna,Tortama KN IV BPK, Saiful Anwar Nasution, dan Tortama KN V BPK, Heru Kreshna Reza. Sedangkan JAN Malaysia diwakili oleh Deputy Auditor General of JAN Malaysia Datuk Haji Anwari bin Suri dan Director Zulkipli Bin Abdullah. Dalam pertemuan ini BPK RI mengirimkan tim teknis dari Auditorat IV A, Auditorat V A, dan Auditorat VII A serta Biro Sumber Daya Manusia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pemerintah daerah di Bali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara online pada BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan berlangsung pada 4 Februari 2014 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Bali.
Postingan